Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro Tagih Janji Presiden Jokowi Tuntaskan Konflik Palestina

0
358

Beritasiber.net – Jakarta, Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro, SE., MM., merupakan relawan militan Presiden Jokowi sejak masih Walikota di Solo. Sebagai relawan yang mengusung Pak Jokowi selama ini, KP Norman tentu masih ingat janji janji kampanyenya. Salah satu janji kampanye Jokowi adalah menuntaskan konflik di Palestina.

Kanjeng Pangeran Norman yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perjuangan Rakyat Nusantara (DPP PERNUSA) salah satu organ relawan Jokowi dan sebagai Utusan Khusus Presiden menangani Keraton Surakarta ini mengatakan,” Dalam beberapa kali kesempatan pun Pak Jokowi sering memberikan dukungan pada Palestina. Bahkan, dalam janji kampanye saat Pemilihan Presiden 2014 dan kampanye Pilpres 2019 ia menegaskan akan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. sebagai relawan Pak Jokowi kami tidak akan lupa Janji Kampanyenya. Saat ini, Konflik Israel dan Palestina yang kembali memanas sejak senin , 10 Mei 2021 mendorong saya Kanjeng Pangeran Norman untuk menyatakan sikap.” Ujarnya.

Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro Tagih Janji Presiden Jokowi Tuntaskan Konflik Palestina.

“Sesuai janji kampanye Presiden Jokowi, ini merupakan momentum untuk membawa Indonesia terdepan soal Palestina,” Jelas KP Norman kepada beritasiber.net di rumahnya Cipayung Jakarta Timur , Selasa 18 Mei 2021.

Seperti kita ketahui, bahwa hubungan baik dengan rakyat Palestina sudah terjalin sejak Republik Indonesia merdeka. Beberapa saat setelah proklamasi, Mufti Syekh Muhammad Amin Al-Husaini mengucapkan selamat atas kemerdekaan Indonesia dari Jepang.

Al-Husaini pula yang melobi Mesir agar mendukung Indonesia. Pengakuan diplomatik tersebut akhirnya muncul pada 1949.

Ketika tiba giliran Palestina mengalami penjajahan, lantaran wilayahnya diduduki pasukan Israel, Indonesia harus terus memberi dukungan. Perwakilan Palestina termasuk yang diundang pada Konferensi Asia Afrika 1955 oleh Presiden Soekarno. Hal ini sejalan dengan haluan Politik Luar Negeri kita yaitu Bebas Aktif.

Undang Undang Republik Indonesia
Nomor 37 Tahun 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI disebutkan pada pasal 3 yaitu Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif berdasar atas hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang tidak lepas dari tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

Yang dimaksud dengan “bebas aktif” adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara a priori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kemerdekaan Palestina sudah dideklarasi sejak tahun 1998. Namun, Palestina belum menjadi anggota PBB dan masalah terkait dengan Israel belum menemukan titik terang.

Bila Palestina diterima sebagai anggota penuh PBB, artinya mereka dianggap negara merdeka. Namun hingg saat ini Otoritas Palestina baru datang sebagai pengamat di sidang-sidang PBB.

Lebih jauh KP. Norman mengatakan, ” Permasalahan Yerusalem tak terpisahkan dengan kemerdekaan Palestina. Dalam Pembukaan UUD 45 disebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapus karena tidak sesuai perikemanusiaan dan perikeadilan. Ini melegitimasi sikap kita untuk ikut campur tangan dalam masalah konflik Palestina.” Lanjutnya.

“Dan patut untuk dicatat dan digarisbawahi bahwa Konflik di Palestina bukanlah konflik agama, tapi masalah kemanusiaan dan hak asasi rakyat Palestina yang ditindas oleh Israel serta kepentingan bisnis senjata. Ini harus dipahami oleh kita sebagai Relawan Jokowi, ” Tandasnya.

Ketum Pernusa yang sekaligus juga sebagai salah satu Komisaris di BUMN yaitu PT. Berdikari Meubel Nusantara Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro, SE.,MM., menegaskan,” Saya juga menyerukan agar seluruh elemen masyarakat Indonesia mendukung langkah langkah Presiden Jokowi dalam berjuang menuntaskan masalah Konflik di Palestina ini karena pada masa pemerintahan Presiden Jokowi inilah momentum ini harus dapat dimanfaatkan untuk membawa Indonesia menjadi terdepan,” Pungkasnya.

Sementara itu Burhanuddin Saputu mantan Asisten Deputi Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi menambahkan,” Apa yang disampaikan Pak Kanjeng Norman sangatlah benar, bahwa kita harus membela Palestina, karena sejak jaman Bung Karno kita sudah memiliki hubungan baik dengan mereka. Saya ingin menambahkan, konflik Palestina bukanlah masalah agama, tapi lebih kepada masalah kemanusiaan, membela Palestina bukanlah berarti kita harus menjadi muslim. Tapi membela Rakyat Palestina karena hak hak asasi mereka yang dirampas. Memahami konflik Palestina,  harus berdasarkan kepada masalah kemanusiaan,” Ungkapnya.

“Jadi saya tegaskan lagi bahwa konflik Palestina bukanlah konflik antar agama, namun masalah kemanusiaan,” Tutupnya.

(Dharma El., Bambang Saragih, Leli)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here